kerangka analisis Sosial

Jaman baru ini membawa analisis sosial juga menjadi baru. Apanya yang baru? Coba baca tulisan Romo Herry Priyono, "Sesudah Dekonstruksi Negara". Tulisan ini menarik, sederhana, namun mengenalkan pisau berpikir Analisis Sosial yang benar-benar baru. Baru"nya adalah demikian: di jaman lama, kriteria demokrasi dikenakan hanya pada negara - di jaman baru, kriteria demokrasi itu (common good) dikenakan pada *semua* pihak. Ya negara, ya militer, ya swasta, ya... dll. Jadi, inti kontradiksi dalam ansos lama "akar masalah" itu ditujukan pada "mengontrol praktik kekuasaan yang semena-mena" yang dilakukan oleh siapa saja.

Mengenai buntunya "pisau analisis sosial" saat ini, maka terlampir (dalam folder ansos ini, Red.), materi-materi Analisis Sosial yang --menurut hemat saya-- jauh lebih relevan.

Saat ini saya sendiri sedang merevisi ulang pemahaman saya mengenai Ansos seperti yang ditawarkan Suryawasita ataupun Banawiratma ataupun jenis-jenis seperti 5-Paradigma Organisasi yang menurut saya deterministik. Entahlah, saya sendiri masih bergulat dengan ini. Saya merasakan dulu ada yang "not quite right" dengan pendekatan itu dalam berbagai pelatihan ansos yang saya lakukan, tetapi belum bisa merumuskannya. Saya berterima kasih pada Romo Herry Priyono yang dalam 5-6 bulan terakhir ini membantu saya keluar dari kebuntuan berpikir ini dengan kerangka teoretisnya yang sangat tajam. Kini, saya kira saya sedikit banyak mulai bisa mengatasi masalah itu.

Itu pula yang mendorong saya mengkompilasi semua pemikiran itu dan meletakkannya dalam butir-butir ringkas sebagai berikut :

1. Pisau Ansos lama yang merujuk sistem negara sebagai biang keladi ketidakadilan sosial, tidak cukup.

2. Kriteria demokratisasi (dan "common good" yang lain) bukan hanya diterapkan untuk negara, tetapi juga untuk segala bentuk praktek kekuasaan, oleh segala aktor.

3. Karena itu, lawan "civil society" itu bukan "state"/negara, melainkan "praktik kekuasaan yang semena-mena, tidak bertanggungjawab pada publik". Baik itu kekuasaan uang, senjata, agama, dll, dll.

4. Kalau kita salah menempatkan kontradiksi ini, maka kita akan terjebak untuk selalu mendekonstruksi negara. Padahal, negara juga punya kekuasaan yang sah, legitimate, justru untuk melindungi hak-hak warganya

5. Civil society mendapatkan makna baru: yaitu sebagai sebuah matriks perimbangan antara 3 kekuatan: masyarakat, pasar dan "public agency". Public agency ini bisa berupa negara, LSM, paguyuban, dll yang melindungi kepentingan publik.

6. Dalam kerangka waktu saat ini, kekuatan yang tumbuh menjadi mengerikan dalam hal kekuasaan dan seharusnya menjadi target proses demokratisasi adalah sistem pasar*. Komunitas bisnis dengan agenda neo-liberal-nya melindas dua kekuatan yang lain, yaitu masyarakat dan negara.

Karena itu, dalam konteks Indonesia, kita bisa lebih mudah meletakkan dimana militer, orde baru, dll dengan pisau analisis ini.

Ada 9 (sembilan) bahan yang akan saya kirimkan. Semuanya adalah tulisan Romo B.Herry Priyono yang mencoba membunyikan gagasan sosial demokrasi dengan menempatkannya dalam konteks waktu dan kekinian. Formasinya kira-kira sebagai berikut :

"Jalan Ketiga sebagai Utopia" adalah bahan untuk 'meditasi', renungan mengenai faham sosial demokrasi baru.
"Strukturasi Kondisi Modernitas" adalah kajian akademis dari teori strukturasi
"Demokrasi dan Kapitalisme" adalah sebuah polemik.
"KKN bukan Sebuah Budaya" adalah sebuah polemik.
"Bangsa sesudah Orde Baru" adalah sebuah polemik
"Sesudah Dekonstruksi Negara" adalah sebuah polemik
"Amademen Pasal Ekonomi" adalah sebuah polemik
"Buruh" adalah sebuah advokasi
"Bangsa, Negara dan Rakyat" adalah sebuah latar tentang nasionalisme.
“Gerhana Humaniora” Ini mengupas mengenai kaum intelektual, sistem pendidikan dan bagaimana konteks "perjuangan" diletakkan di dalamnya
Secara khusus, dalam training Ansos Uni Sosial Demokrat di Solo nanti (Tawangmangu, 17-19 Agustus 2001, Red.) -atau juga training rekan-rekan di organisasi masing-masing-usulan saya adalah :

(1) diberikan sebagai bacaan pra-pelatihan. Selama pelatihan, digunakan sebagai bahan diskusi kelompok. Dilanjutkan dengan (6) dan (7) yang memberikan pisau analisis sosial yang baru. Sebaiknya dibahas di kelas, dalam sesi terpimpin, dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Studi kasusnya adalah (4), (5) dan (. Kalau mau ditambah, (3). Tapi ini bisa dihilangkan kalau waktunya tidak cukup. Dalam studi kasus ini, ada baiknya kasus-kasus mutakhir Nasional diangkat untuk dibahas, misalnya lengsernya Gus Dur, polemik Megawati. Demikian juga dengan kasus lokal Solo: pergantian walikota, pembangunan daerah, dll. Sehingga ada kontekstualisasi yang lebih konkrit untuk menemukan kontradiksi yang lebih mendasar.

Tulisan (2) dan (9) adalah tentatif, untuk mereka yang mau belajar lebih jauh lagi. Tulisan (10) mengupas mengenai kaum intelektual, sistem pendidikan dan bagaimana konteks "perjuangan" diletakkan di dalamnya. Hemat saya, tulisan ini bisa dijadikan bahan "renungan pagi" setelah mandi, sebelum sarapan…


Demikian sumbang pikiran dari saya.


Salam,
Yanuar

* “sistem pasar”, bukan "pasar". Sebab “pasar” yang sudah ada sejak jaman sebelum masehi, adalah cara tukar menukar. Mulai dari barter sampai dengan penggunaan uang. Nah, "sistem pasar" itu lain lagi. Sistem pasar adalah mekanisme untuk mereproduksi seluruh aspek masyarakat berdasarkan aspek untung dan rugi. Jadi ilmu, hukum, psikologi, bahkan cinta, dll direproduksi berdasarkan aspek untung-rugi ini tadi. Bahwa dalam pasar memang ada untung-rugi, itu tidak lalu menjadi pembenaran untuk mengubah seluruh aspek kehidupan dengan kriteria yang sama.

Sistem pasar itu sendiri adalah satu dari trilogi kapitalisme. Kapitalisme bersandar pada sistem pasar, keramatnya hak milik pribadi, pembedaan antara privat-publik, negara-swasta. Ketika bicara tentang sistem pasar dengan kedua 'logi' yang lain ini, maka sistem pasar identik dengan kapitalisme.